TPP KABUPATEN NABIRE

 

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) LEADER MENUJU KAMPUNG BERKINERJA BAIK

Nabire Pada Jumat 19 Juni 2026,

Samapai dengan media informasi ini diturunkan Kab. Nabire telah menyelesaikan 15 Akun Distrik, 72 Akun Desa, dan 72 Akun KPM. Diharapkan setelah zoom pada hari senin 22 Juni 2026 KPM sudah dapat bekerja agar data (0)% bisa berubah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas dari KPM sedikit berat yang mana pada dasarnya harus mampu mengoperasikan computer, untuk itu diharapkan pemerintah kampung dalam musyawarah untuk menentukan KPM harus merujuk pada kriteria yang dapat mendukung jalannya roda pemerintahan.

Anggaran Dana Kampung untuk Kesehatan Dasar dan Stunting sudah menjadi protab setiap tahun untuk seantero tanah papua. Untuk itu Kader Pembangunan Manusia dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat mendampingi pemerintah kampung dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sumber daya manusia. Fokus utama KPM meliputi pemantauan layanan dasar, pendataan kesehatan keluarga, dan konvergensi pencegahan stunting.

Dok. Lintas Sektor Kesehatan Dasar Pananggan Stunting Kab. Nabire

Pemantauan dan Pendataan Warga

Mengidentifikasi dan mendata sasaran rumah tangga yang memiliki ibu hamil hingga balita.

Memantau layanan kesehatan dan pendidikan bagi sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Memastikan keluarga sasaran mendapatkan dan menggunakan bantuan layanan dasar dengan baik

(seperti Kartu Indonesia Sehat, bansos, dll.

Pencegahan Stunting

Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting kepada masyarakat desa.

Memfasilitasi diskusi rutin dan rembuk stunting di tingkat kampung.

Mengisi laporan pemantauan atau scorecards konvergensi kampung

Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait pembangunan manusia.

Mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, kebersihan, dan kesehatan.

Membantu desa mengoptimalkan penggunaan Dana Kampung agar tepat sasaran untuk program kesejahteraan warga.

Koordinasi dan Pelaporan

Menjalin komunikasi dengan fasilitas layanan masyarakat seperti bidan kampung, petugas puskesmas (ahli gizi/sanitarian), dan guru PAUD.

Menyampaikan hasil pendataan dan pemantauan kepada pemerintah kampung dan Pendamping Kampung.

KPM Menuju Kampung Berkinerja Baik

Dilihat dari tugas dan tanggung jawab KPM dan sitem pelaporan berbasis digital online (Web), KPM dapat membawah kampung mendapat kinerja baik. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sudah menjadi perhatian serius pemerintah kampung.

Dilihat dari besaran insentif atau honor Kader Pembangunan Manusia (KPM) di kampung sudah harus dipikirkan dengan baik oleh pemerintah kampung. Dari proses pendampingan yang kami lakukan dijumpai tidak ada angka tunggal yang sama secara nasional, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung masing-masing.

Berdasarkan aturan, besaran honor KPM ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa (SK Kepala Desa) atau Peraturan Bupati/Wali Kota di wilayah masing masing.

Secara umum, rincian insentif dan honorarium KPM di lapangan memiliki gambaran sebagai berikut:

Kisaran Besaran Honor Bulanan

Berdasarkan realisasi anggaran APBK di berbagai daerah, rata-rata honorarium KPM berkisar antara Rp100.000 hingga Rp350.000 per bulan.

Daerah dengan anggaran standar: Biasanya menetapkan honor sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.

Daerah dengan anggaran menengah/tinggi: Bisa mengalokasikan Rp200.000 hingga Rp350.000 per bulan bagi setiap kader KPM.

Beberapa daerah menerapkan sistem pembayaran per kegiatan, misalnya Rp150.000 hingga Rp300.000 per kegiatan atau musyawarah yang dihadiri.

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Sistem Pencairan: Honor jarang dicairkan sebulan sekali. Sebagian besar desa mencairkannya secara berkala per tiga bulan (triwulan) atau per enam bulan (semesteran) mengikuti tahapan pencairan dana desa.

Metode Pembayaran: Insentif diserahkan langsung tunai di balai desa atau ditransfer

Sumber Pendanaan Pemerintah Kampung

Pemerintah Kampung mengambil dana insentif KPM dari pos anggaran resmi:via rekening bank resmi milik kader untuk menjaga transparansi.

Dana Desa (DD): Diambil dari bidang pemberdayaan masyarakat atau bidang kesehatan/penanganan stunting

Alokasi Dana Desa (ADD): Sumber dana dari pemerintah kabupaten yang dikelola dalam APB Desa

Tahapan selanjutnya dalam proses pendampingan sudah kami tuangkan dalam info media sebelumnya, jika sahabta kampung, pegiat kampung merasa penulisan ini bagian dari edukasi silakan tinggalkan pesan di kolom komentar, “Salam Kampung Membangun, Bangun Kampung Bangun Indonesia Menuju Arah Yang Lebih baik”.