WORKSHOP PENURUNAN STUNTING BPSDM KEMENDESA DT

 Cikampek, 13 Desember 2025

Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 BPSDM KEMENDESa DaerahTertinggal

Stunting dan wasting merupakan dua permasalahan gizi utama yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dan secara khusus di desa desa. Keduanya berdampak langsung pada kualitas tumbuh kembang anak, peningkatan risiko penyakit, rendahnya produktifitas dimasa depan, serta tingginya beban ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini secara sistematis dan terintegrasi BPSDM Kementerian Desa DaerahTertinggal dalam menjalankan peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah melaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Pendampingan Program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025 dari tanggal 9 -12 Desember di Nuanza Hotel & convention, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang terdiri dari 38 orang Tenaga Ahli Provinsi, 76 Tenaga Ahli Kabupaten dari 38 provinsi, SKPD terkait Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten, Dinas Bapeda Provinsi dan Kabupaten, serta para pejabat kementerian, dengan total peserta ± 266 orang. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini dikemas dengan tujuan Evaluasi dan penguatan kapasitas bagi TPP dalam mendampingi desa mewujudkan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta penekanan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Metode dalam workshop ini meliputi Materi yang disajikan oleh pakar pakar dirjen lintas sektor, diskusi kelompok, presentasi hasil pendampingan lintas sektor yaitu TPP, DPMK Provinsi, DPMK Kabupaten, Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten, Dinas Kesehatan, serta penyusunan rekomendasi hasil presentase untuk implementasi program di tahun berikutnya.

Dalam paparan materinya : ”Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Dalam Upaya Konvergensi Pencegahan dan Percepatan penurunan Stunting di Desa” Kepala BPSDM Dr. Agustomi Masik, M.Div menegaskan bahwa TPP memiliki posisi stratesis sebagai pengerak untama koordinasi lintas sektor ditingkat desa.Beliau menekankan pentingnya ketepatan data, penguatan tatakelola, serta kolaborasi multi pihak dalam menentukan keberasilan intervensi stunting. Menuruntnya percepatan penurunan stunting di desa membutuhkan kerja bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenga pendamping dan masyarakat desa itu sendiri agar upaya konvergensi berjalan efektif.

Dari data yang dipaparkan oleh BPSDM terkait pelaporan EHDW se Indonesia, papua secara keselurahan semuanya masih merah artinya PIC yang memegang ucer data scorcard EHDW tidak pernah menginput data yang diberikan KPM. Hal ini cukup memalukan peserta dari papua raya. Tindaklanjut dari resiko ini,setelah kegiatan selesai peserta papua raya dikumpul untuk melaporkan pendampingan yang sudah dilaksanakan. Sebagai solusi dan tindaklanjut satu diantaranya adalah penyediaan user disemua multi pihak; TPP Provinsi dipegang oleh PIC stunting, Kabupaten dipegang oleh PIC Stunting Kabupaten, DPMK oleh Kadis atau tang ditunjuk, Bapeda oleh Kadis atau yang ditunjuk, dengan harapan data yang dilaporkan adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan guna percepatan penurunan angka stunting dan pencegahan dini.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh TPP semakin siap dan terarah dalam menjalankan peran strategisnya, sekaligus memperkuat implementasi program prioritas nasional dalam membangun desa yang sehat, berkualitas, berketahanan menuju indonesia emas 2045.

Hasil Dan Rujukan

• 1.    Akan dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas TPP tahun 2026 terkait Stunting yang dilaksanakan terpusat oleh BPSDM
• 2.      Menguatkan kolaborasi lintas sektor dan jejaringan dalam penanganan gizi anak, penurnan angka stunting.
• 3.      Memahami kebijakan Nasional dalam peran lintas sektor untuk percepatan penurunan angka stunting

Untuk itu semangat kolaborasi dan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan menjadi pondasi utama dalam menurunkan angka stunting secara signifikan diseluruh wilayah Indonesia.