BPKP PROVINSI PAPUA TENGAH

 Nabire, 28 November 2025

MAKSIMALKAN PENGELOLAAN DANA DESA, BPKP PROVINSI PAPUA TENGAH MENGAMBIL SAMPEL BEBERAPA KAMPUNG DI KABUPATEN NABIRE SEBAGAI LOCUS PEMERIKSAAN.

BPKP sebagai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan keuangan desa selalu menggunakan pendekatan preventip dan audit dengan tujuan untuk memastikan dana desa digunakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam Menindaklanjuti surat masuk BPKP Provinsi Papua Tengah Nomor PE 09.02/S-1425/PW36/3/2025 Tanggal 17 November 2025 hal evaluasi atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa Triwulan IV Tahun 2025 pada Kabupaten Nabire, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah Nomor PE.09.02/ST-1426/PW/36/3/2025 tertanggal 17 November 2025, maka selaku KORKAB TPP Kabupaten Nabire Ibu Adriania Nipi sebagai fasilitator BPKP, DPMK, dan Kampung mengeluarkan jadwal dan menginstruksikan kepada TPP Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa serta 1 orang Tenaga Ahli untuk mendampingi pemerintahan kampung yang direkomendasikan untuk menyiapkan data awal dan mendamping kampung saat BPKP dan DPMK melakukan kegiatan.

Kampung yang menjadi Lokus :

    1. Kampung Wadio

    2. Kampung Bumi raya

    3. Kampung Kalisemen

    4. Kampung Sanoba

    5. Kampung Nipasi

    6. Kampung Makimi

Adapun jadawal kegiatan sebagai berikut :

No	Hari Tanggal	Waktu	Tempat	Keterangan
1	Rabu, 26/11/2025	09.00 –17.15.00	Kampung Wadio	Sudah dilaksanakan
2	Kamis, 27/11/2025	09.00 - 13.30.05	Kampung Nifasi	Sudah dilaksanakan
3	Kamis, 27/11/2025	14.00 - 16.45.10	Kampung Makimi	Sudah dilaksanakan
4	Jumat, 28/11/2025	09.00 - 13.15.00	Kampung Kalisemen	Sudah dilaksanakan
5	Jumat, 28/11/2025	13.30 -16.45.03	Kampung Bumi Raya	Sudah dilaksanakan
6	Sabtu, 29/11/2025	09.00 – Selesai	Kampung Sanoba	Terjadwal

Dokumen Data Awal yang disiapkan adalah sebagai berikut  :

No	Uraian	Instansi	Telah Di Terima
			Ya	Tidak
1	Data Base siskeudes konsilidasi kabupaten tahun 2023, 2024, 2025	DPMK	√
2	Data IDM untuk seluruh desa tahun 2023, 2024, 2025	DPMK	√
3	Perbub DD tahun 2025	DPMK	√
4	Perbub barang dan jasa	DPMK	√
5	Perdes APBDes tahun 2025	Desa Sampel	√
6	Dokumen Muskam untuk APBK	Desa sampel	√
7	Perses tentang RKPK 2025	Desa Sampel	√
8	Dokumen musyawarah desa untuk RKPK tahun 2025	Desa sampel	√
9	Perdes RPJMK tahun 2025	Desa sampel	√
10	Dokumen muskam untuk RPJMK tahun 2025	Desa sampel	√
11	Dokumen muskan untuk ketahanan pangan tahun 2025	Desa sampel	√
12	Dokumen Rencana anggaranbiaya (RAB) tahun 2025	Desa sampel	√
13	Dokumen gambar kerja dan metode kerja untuk kegiatan tahun 2025	Desa sampel	√
14	Laporan pelaksanaan pengadaan tahun 2025	Desa sampel	√
15	Berita acara seraterima pekerjaan tahun 2025	Desa sampel	√
16	Dokumen permintaan surat pembayaran tahun 2025	Desa sampel	√
17	Dokumen kwitansi dan bukti pembelian	Desa sampel	√
18	Rekening koran kas desa tertanggal 25 november 2025	Desa sampel	√
19	Reening koran pertanggal 31 desenber 2024	Desa sampel	√
20	Rekening koran kas desa pertanggal 1 januari 2025	Desa samprl	√
21	Bukti setor pajak tahun 2024	Desa sampel	√
22	Bukri setor pajak tahun 2025	Desa sampel	√
23	Perdes tentang penyertaan modal untuk BUMDes tahun 2025	Desa sampel	√
24	Lapoiran keuangan BUMDes tahun 2025	Desa sampel	√
25	Data jumlah dan luas lahan kosong	Desa sampel	√
26	Dokumen kebijakan Pemdah terkait KDKMP 2025	DPMK/Dinas Koperasi	√
27	Renja tahun 2025 dan 2026	Desa sampel	√
28	Akte pendirian koperasi	Koperasi sampel	√
29	Anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi	Desa sampel	√
27	Dokumen MUSDESUS KDKMP 2025		√
28	Laporan keuangan koperasi	Koperasi sampel		√

Lapaoran kegiatan :

Kegiatan mulai dilakukan pada hari rabu, 26/11/2025 dengan lokus pertama kampung wadio. Tim bergerak dari kantor DPMK pukul 09.05.00 WIT.

Tim BPKP Provinsi Papua Tengah yang dipimpin langsung oleh Pak Agus bersama tiga rekan, didampingi DPMK Kabupaten Nabire ibu Nia dan Mia, serta 1 orang Pedamping Desa dan 2 orang PLD yang dikordinir oleh 1 TAPM Kabupaten Nabire tiba di balai kampung wadio pukul 09.26.05.

Dari pengamatan secara langsung di lapangan dapat kami sampaikan bahwa kesiapan kampung wadio sangat baik sekali, mulai dari penyambutan ibu kepala kampung bersama kaur keuangan, sekertaris kampung, seluruh kaur pemerintahan, direktur BUMDes dan anggota, Ketua KDKMP bersama anggota, dan kesiapan 28 dokumen awal disajikan diruang balai kampung dengan begitu rapih.

Tim BPKP dalam pemeriksaan dibagi menjadi tiga kelompok : pemeriksaan akuntabilitas penyerapan dana desa yang dilaporkan oleh kaur keuangan, pelaporan kegiatan KDKMP dilaporkan oleh ketua KDKMP dan anggota, penyerapan penggunaan 20% ketahanan pangan yang dilaporkan oleh direktur BUMDes dan anggota. Dari hasil diskusi kami dengan BPKP dan pendampingan kami secara langsung selaku TPP dalam mendampingi kampung wadio dalam pemeriksaan hari ini dapat kami sampaikan bahwa penggunaan dana desa mulai dari musyawarah perencanaan, penyaluran, realisasi kegiatan dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar sampai pada siang hari, setelah istirahat isoma dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kegiatan dilapangan, dan dilanjutkan kembali pemeriksaan sampai dengan pukul 17.15.00 WIT.

Kesimpulan Dan Tindak lanjut :

Kesimpulan dari pemeriksaan BPKP Provinsi Papua Tengah di kampung wadio dapat kami sampaikan sebagai berikut : kesiapan dokumen data awal 99% disiapkan dengan baik, pemeriksaan yang merupakan wewenang BPKP untuk menyampaikan hasil audit yang kami kutip dari diskusi adalah kampung wadio telah melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban dana desa dengan baik. Transparansi dan akutabilitas dalam pengelolaan dana desa yang merupakan aspek fundamental yang mendukung keberasilan pembangunan di kampung wadio, dikatakan sangat baik oleh Pak Agus selaku ketua TIM BPKP, lebih lanjut beliau menjelaskan ”akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan kewajiban untuk menjaga dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan, akurat dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam penggelolaan dana desa sangat penting untuk mencega penyalagunaan dana, mamastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa, dan berpartisipasi dalam proses pengawasan. Beberapa pesan tindak lanjut dari pemeriksaan BPKP hari ini adalah : pastikan semua kegiatan yang dikerjakan telah termuat di RPJMK,  lakukan musyawarah dan siapkan berita acara ketika terjadi kendalah dilapangan yang bukan disegaja/faktor alam, apapun tindakan yang dilakukan dalam penggunaan dana desa tidak sesuai dengan RAB, hasil musyawah dan regulasi dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sekiraya ada kekurangan kekurangan teknis dibenai agar lebih akuntabel.

Sampai pada hari ini 28 November 2025 kurang lebih sudah 5 (lima) kampung yang dikunjungi BPKP yaitu Wadio, Nifasi, Makimi,  Kalisemen dan Bumi Raya. Tinggal satu kampung lagi  Sanoba.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung kabupaten Nabire di dampingi Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Nabire terus bekerja, membina, membimbing, dan memberdayakan masyarakat dan kampung kearah yang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan menuju Indonesia emas 2045. Dalam arahanya kepada BPKP diruang kerja Bapak Filemon Madai selaku kepala Dinas menyampaikan bahwa Kabupaten Nabire adalah ibu kota provinsi Papua Tengah yang merupakan tolak ukur yang dapat dikatakan daerah normal, namun tidak semuanya karena masih ada kampung kampung lokal yang letak geografisnya masih sulit untuk ditembus. Hal ini membutuhkan waktu dan pemberdayaan berkelanjutan dari semua sektor.

Berikut ini kami tuangkan beberapa hal yang disampaikan BPKP dalam melaksanakan tujuan pemeriksaan/audit sebagai berikut :
Tujuan Utama Audit Dana Desa Oleh BPKP :
1.  Memastikan Akuntabilitas : menjamin bahwa penggunaan dana desa dapat    dipertanggungjawabkan oleh                                 pemerintah desa.
2. Menjamin Transparansi: memastikan penggelolaan keuangan desa dilakukan  secara terbuka dan dapat                diakses          oleh publik.
3. Menilai Efisiensi dan efektivitas: mengukur aspek dana desa dikelola secara    efisien(hemat biaya) dan                 efektif           (memberikan hasil optimal)
4. Menjaga kepatuhan: memesiksa apakah penggunaan dana desa sudah sesuai  dengan peraturan yang berlaku
5. Mendekteksi potensi peyimpangan: mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal, potensi                            kecurangan, atau penyalahgunaan.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan: memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan tata         kelola keuangan dimasa mendatang.
Dari 6 (enam) point diatas dapat disimpulkan bahawa tujuan audit dana desa oleh BPKP adalah untuk menilai apakah pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai peraturan perundang undangan serta untuk mendeteksi potensi penyimpangan, kecurangan, atau penyalagunaan. Audit BPKP juga bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan desa.

Akhir dari kegiatan BPKP Provinsi papua tengah yang sudah dilaksanakan, selaku KORKAB TPP Kabuapten Nabire Ibu Adriani mengucapkan terima kasih kepada seluruh TPP dalam melaksanakan pendampingan mulai dari perencanaan, penyaluran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Dalam  penekanannya ibu korkab kembali mengingatkan dan menegaskan agar TPP sebagai mitra DPMK dalam menjalankan tugas pendampingan selalu mengedepankan profesionalitas, bekerja sesuai SOP dan peraturan/regulasi dan terus bekerja mendampingi, memberdayakan kampung sampe menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

Akhir kata ”Salam Pemberdayaan, salam kampung membangun. satu hati satu tujuan menuju kampung mandiri.